Dora Wardani : Ciptakan masyarakat yang mandiri melalui peningkatan kapasitas, akses, dan peran aktif masyarakat dalam memajukan kualitas hidup

Pangkalpinang-istanadailynews.com- Dalam rangka konsolidasi dan mensinergikan arah kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung perihal menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kep.Bangka Belitung, maka pada senin (13/04/2026) bertempat di ruang pertemuan APIP Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung diadakan pertemuan forum Organisasi Perangkat Daerah DINSOSPMD Kepulauan Bangka Belitung.
Forum ini  dipimpin secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial PMD, Dora Wardani yang selanjutnya menyampaikan fokus utama yang menjadi prioritas pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam merancang program prioritas, bahwasannya arah kebijakan tahun 2027, pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung memfokuskan arah kebijakan utamanya  pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrim dan penguatan ketahanan desa.

“ Bapak/Ibu perlu saya sampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah provinsi dan ini nantinya akan berkesinambungan dengan rencana penyusunan program prioritas, utamanya adalah berfokus pada perencanaan program prioritas untuk mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrim dan penguatan ketahanan desa”, ungkap Plt Kepala Dinas, Dora Wardani.

Selanjutnya, Ia juga menyampaikan beberapa point skala prioritas yang menjadi rencana di dalam penyusunan rencana program prioritas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan seyogianya atas rencana kebijakan pemerintah provinsi tersebut diharapkannya dapat sinergi dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di dalam hal penyelenggaraan urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangannya.

Adapun skala prioritas kebijakan pemerintah provinsi  baik di dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun  pemberdayaan masyarakat menekankan pada ;Pertama aspek Akselerasi Kesejahteraan Sosial, dimana diungkapkan bahwasannya dalam rencana APBD tahun 2027, melalui Dinas Sosial PMD memprioritaskan pada program penanganan masalah sosial yang mencakup seperti
Integrasi Data Terpadu: Salah satu prioritas utama adalah menciptakan kesinambungan data dari tingkat desa hingga provinsi melalui rekrutmen ratusan pencacah data profesional. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial tepat sasaran dan didasarkan pada verifikasi lapangan yang akurat.

Program penanganan masalah sosial difokuskan pada penguatan peran aktor utama di daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan panti sosial yang dibina oleh pemerintah provinsi melalui UPTD Panti Sosial PSBS dan UPTD Panti Sosial PSBLH;
Integrasi data terpadu mengenai data kemiskinan seperti yang terinput dalam sistem DTSEN saat ini yang dipakai dalam setiap penyaluran bantuan, kami pemerintah provinsi sangat berharap partisipasi Bapak/Ibu dari OPD agar dapat menciptakan kesinambungan data dari tingkat desa hingga provinsi melalui rekrutmen ratusan pencacah data profesional.

Hal ini bertujuan agar bantuan sosial tepat sasaran dan didasarkan pada verifikasi lapangan yang akurat” pesan Plt Kepala Dinas Dora Wardani.
Akan lebih mendorong partisipasi aktif sektor swasta khususnya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ikut berpartisipasi terhadap pembangunan sosial;
Penguatan lembaga Sosial seperti melibatkan Pekerja Sosial (Peksos) dan pengurus panti asuhan/LKSA untuk meningkatkan mutu pelayanan rehabilitasi sosial.

Kedua, selain menyampaikan terkait prioritas kebijakan terkait urusan penyelenggaraan bidang sosial, pada pertemuan tersebut Plt Kepala Dinas Dora Wardani juga menyampaikan perihal arah kebijakan yan akan menjadi prioritas  di dalam penyusunan rencana kegiatan perihal pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa diantaranya penguatan terhadap program strategis seperti penanganan stunting, transformasi digital desa, revitalisasi BUM Desa dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa
“ untuk sektor pemerintahan desa kami (red: pemerintah provinsi) sangat mendorong transformasi digital desa khususnya ini dalam mendukung upaya promosi desa wisata yang saya tahu beberapa desa ada yang mengembangkan desa wisata nya ini juga harus dioptimalkan”, pesan Plt Kepala Dinas Dora Wardani,
Berikutnya, selain penyampaian terkait arah kebijakan yang akan menjadi skala prioritas dalam rencana penyusunan program dan kegiatan tahun 2027, juga disampaikan mengenai materi terkait kebijakan perencanaan penyusunan program prioritas dan kebijakan terkait anggaran oleh narasumber dari BAPPEDA dan BAKEUDA Provinsi Kep.Bangka Belitung
Diakhir pengarahannya, Plt Kepala Dinas Dora Wardani menekankan agar melalui forum lintas pemangku kebijakan ini dapat menjembatani dalam menyelaraskan kebijakan baik yang ada di kabupaten maupun kota dalam hal baik penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga lebih berdampak kepada masyarakat.

“ Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap setiap perangkat daerah dapat saling menghargai dan tidak bekerja dalam sekat-sekat (“mengotak-kotakkan”). Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri melalui peningkatan kapasitas, akses, dan peran aktif masyarakat dalam memajukan kualitas hidup mereka sendiri”, pesan Plt Kepala Dinas Dora Wardani.***Red)
Sumber: DINSOSPMD