Kelangkaan BBM di Bangka: Bukti Kegagalan Koordinasi Pemerintah
Penulis : M.Affan
Kelangkaan BBM di Bangka kembali terjadi dan memperlihatkan bahwa tata kelola energi di daerah ini masih jauh dari kata beres. Masalahnya bukan sekadar antrean di SPBU, tetapi absennya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan distribusi nasional. Masing-masing pihak bicara dengan data berbeda, padahal rakyat butuh kepastian, bukan perdebatan kewenangan.
Dampaknya sangat nyata: aktivitas ekonomi melambat, biaya logistik melonjak, dan UMKM menjadi korban pertama dari ketidakpastian ini. Sektor pendidikan ikut terganggu—guru dan siswa kesulitan transportasi, kegiatan sekolah terhenti, dan akses pendidikan di desa makin tertinggal. Nelayan, petani, dan pekerja harian pun kehilangan jam kerja karena mobilitas mereka tergantung pada BBM.
Setiap kali BBM langka di Bangka, yang paling berat merasakan bukanlah para pejabat, tetapi masyarakat kecil. Guru yang harus pulang lebih awal karena motornya kehabisan bensin. Siswa yang absen karena orang tua tak mampu membeli BBM eceran yang harganya melonjak. Nelayan yang tak bisa berangkat melaut, UMKM yang terpaksa menunda produksi, dan keluarga yang melihat harga kebutuhan harian tiba-tiba naik.
Kelangkaan ini seharusnya menjadi tamparan politik bahwa energi adalah urusan kedaulatan, bukan sekadar administrasi kuota. Bangka membutuhkan keberanian pemerintah untuk menutup kebocoran, memperkuat pengawasan digital, dan memastikan distribusi berjalan transparan. Tanpa itu, rakyat akan terus membayar mahal akibat kelemahan pengelolaan di tingkat elite.
